Thursday, June 20, 2013

PKS: Pemerintah Gagal Wujudkan Pendidikan Karakter

12:13 PM By PKS Pamulang No comments


Jakarta -- Pemerintah tidak memiliki grand design yang jelas dalam mengembangkan pendidikan karakter bangsa. Ini tercermin dalam setiap perubahan kurikulum serta implementasi karakter bagi pendidik dan peserta didik selalu terabaikan.

Demikian dikatakan anggota Komisi X dari F-PKS Ahmad Zainuddin dalam siaran pers, Kamis (20/6), menanggapi kasus yang terjadi pada saat ujian kenaikan kelas (UKK) untuk tingkat SMK, khususnya kelas XI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.

Zainuddin menjelaskan bahwa pola kecurangan yang terjadi dalam setiap proses penilaian dan ujian siswa sudah sangat mengkhawatirkan. “Selama ini yang sering disalahkan ialah siswa dan guru. Padahal itu bisa terjadi salah satunya karena sistem pendidikan kita yang amburadul. Ini semua tidak lepas dari kurangnya keteladanan di dalam sistem pendidikan”, ujarnya.

Menurut Zainuddin, sekolah atau tim pembuat soal ujian seperti pada pelajaran Bahasa Indonesia seharusnya tidak menjadikan soal ujian yang terkait kasus penyitaan mobil  Luthfi Hasan Ishaaq oleh KPK sebagai soal UKK. Pasalnya, Zainuddin menilai hal tersebut dapat menyesatkan opini yang berkembang di masyarakat khususnya para siswa.

“Seolah-olah ada diskriminasi dan penggiringan opini untuk mendiskreditkan PKS. Lagi pula kita harus menghormati proses hukum yang berjalan terkait kasus tersebut karena masih dalam proses peradilan dan belum ada putusan majelis hakim tentang kasus hukumnya sendiri,” jelasnya.

Seperti diketahui bahwa dalam dunia hukum dikenal asas praduga tak bersalah. Dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke-3 huruf c dinyatakan, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memeroleh kekuatan hukum tetap.”

Diskriminasi pada PKS belum lama ini juga dilakukan oleh M Nuh dengan pernyataan yang menuding hanya PKS satu-satunya partai koalisi yang meminta pengunduran implementasi kurikulum 2013. Padahal, PAN dan PPP sebagai partai koalisi dengan tegas juga menolak implementasi kurikulum tersebut.

Zainuddin menganggap sikap menteri Nuh itu tidak menunjukkan adanya penilaian yang objektif. Ini dianggap bisa menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat. Politikus PKS dari dapil Jakarta Timur ini menegaskan bahwa pendidikan karakter sesungguhnya tidak hanya ditujukan untuk peserta didik, tetapi juga ditujukan bagi seluruh elemen pendidikan, termasuk bagi pendidik dan pemerintah.

Dengan terjadinya kasus itu, Zainuddin melihat terkesan adanya upaya pembunuhan karakter terhadap satu pihak dengan motif yang tendensius dalam proses penilaian siswa. “Pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kasus ini dan kita berharap agar pendidikan ke depan lebih berpihak pada pengamalan karakter yang sesuai amanat UUD 45," tutupnya.


*metrotv

0 comments:

Post a Comment