Thursday, April 19, 2012

Perlu Pengaturan Biaya Kampanye Untuk Cegah Korupsi

4:14 PM By PKS Pamulang , , No comments

Jakarta (19/4) Pelaksanaan Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) selama ini dianggap telah menyuburkan praktik korupsi di daerah. Tidak heran, banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi ketika menjabat. Dalam pandangan Anggota Komisi II DPR RI Yan Herizal, salah satu penyebab Pemilukada menjadi pemicu praktik korupsi, adalah karena tingginya biaya kampanye. “Sistem pemilihan langsung memang membutuhkan dana yang besar bagi sosialisasi program dan figur para calon kepala daerah kepada masyarakat luas,” katanya di Jakarta,  Kamis (19/4).

Biaya kampanye yang besar itu, menurut Yan,  bisa menimbulkan praktik percukongan sebagai penyandang dana kampanye ketika calon maju dalam Pilkada. “Ketika sang calon terpilih, sang cukong akan menagih berbagai konsesi. Sehingga terjadinya praktik korupsi di daerah akibat kolaborasi penguasa dan cukong,” kata politisi PKS dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara ini.

Di sisi lain, dalam pandangan Yan, biaya tinggi dalam kampanye itu juga didorong oleh perilaku politik masyarakat yang belakangan cenderung pragmatis. “Banyak masyarakat berharap adanya semacam imbalan yang diberikan oleh calon kepala daerah jika berkunjung  ke wilayahnya.  Membuat calon harus memersiapkan anggaran tersendiri untuk turun ke lapangan,” ungkapnya.

Menurut Yan, untuk meminimalisir tingginya biaya kampanye diperlukan revisi dalam aturan pemilukada, selain dengan meningkatkan budaya pemilih cerdas dan kritis di kalangan masyarakat. “Peraturan pemilukada selama ini masih banyak yang tidak memadai,karena masih terdapat kekosongan hukum dan sejumlah aturan yang multitafsir. Apalagi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda sangat memfasilitasi para pemilik modal atau cukong untuk mendominasi pemilukada,”katanya.

Saat ini Komisi II sedang menggodok RUU Pemilukada dengan berusaha meminimalisir peran cukong dalam memberikan dana kampanye yang tidak wajar.“Salah satunya akan diatur tentang kewajiban bagi partai politik yang mengusulkan calon, juga kepada calon perorangan untuk memiliki rekening khusus dana kampanye yang didaftarkan di KPUD, “ pungkasnya.


SUMBER : FPKS DPR RI

0 comments:

Post a Comment